Kasus-kasus Telematika yang Terjadi di Indonesia

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat sehingga tidak hanya meningkatkan kemampuan yang mempermudah kegiatan namun juga dapat meningkatkan kejahatan yang dapat merugikan pihak lain. Beberapa kerugian yang ditimbulkan bahkan dapat membahayakan atau mencemarkan nama baik sebuah organisasi. Berikut ini adalah kasus-kasus telematika yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Penjualan IPad Warnai Kasus Telematika Nasional

JAKARTA, (PRLM).- Pakar telematika Abimanyu Wachjoewidajat mengungkapkan, sejumlah peristiwa menyangkut telematika mewarnai perjalanan sektor tersebut. Ia menyebutkan, hendaknya semua pihak memperhatikan hal-hal tersebut demi kemajuan telematikan nasional ke depan.
Menurut dia, kasus pertama yang menonjol adalah penjualan iPad yang menjadi masalah hukum hanya karena dianggap melanggar peraturan karena tidak ada manual. Jelas suatu alasan yang mengada-ada karena terbukti iPad sudah dilengkapi manual dan bahkan sudah berbahasa Indonesia namun berupa digital, bukan lagi berupa buku.

“Di sini terlihat kemajuan teknologi tidak dapat diikuti dengan baik oleh peraturan pemerintah yang personelnya cenderung gaptek dan bahkan kuper. Spalagi staf ahli yang diajukan kementerian terkait ternyata tidak mengetahui berbagai hal mendasar tentang iPad sehingga pelaku penjual iPad yang seharusnya tidak bersalah harus berhadapan dengan hukum,” kata Abah, panggilan akrab Abimanyu dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (3/1).
Kemudian, dia menyebut kasus RIM yang telah membuat pabrik di Malaysia dan telah operasional, hal ini menjadi isu nasional dimana sekitar September beberapa pejabat terkait seperti menperin MS Hidayat dan Gita Wirjawan (kepala BKPM) menyesalkan hal tersebut, tetapi itu semua disanggah oleh Menkominfo Tifatul Sembiring yang seolah tidak tahu dan merasa yakin RIM belum melakukan itu.

“Padahal kemudian saya menemukan bukti kuat bahwa Kemkominfo telah mensertifikasi produk Blackberry model 9360 keluaran Malaysia per 16 juni 2011. Itu berarti sejak awal Juni 2011 Kemkominfo sudah mengetahui bahwa Blackberry Malaysia sudah diproduksi akan tetapi Kemkominfo (mungkin karena malu) sampai sekarang selalu mengelak setiap isu yang saya angkat seputar hal tersebut,” katanya.

Masih soal RIM, kata Abah, dari beberapa agenda tuntutan Kemkominfo yang salah satunya mengenai perlunya pemindahan server RIM ke Indonesia agar memudahkan pemerintah melakukan penyadapan khususnya untuk hal yang terkait kriminal berat seperti korupsi, terorisme dll. Akan tetapi ternyata telah setahun lewat permintaan Kemkominfo tersebut tidak terlalu digubris RIM dan kemkominfo tidak berdaya sama sekali bahkan praktis tidak mampu melakukan tindakan apa pun.

“Hal ini karena memang peraturan terkait penyadapan masih sangat lemah, yakni selain bertentangan dengan UUD 45, ternyata ayat 4 pasal 31 UU ITE terkait hal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sekitar akhir Februari 2011, dengan demikian ketentuan mengenai penyadapan oleh pemerintah semakin lemah,” ujarnya.

2. Penyadapan Rumah Jokowi

Pada kasus telematika ini terjadi saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Gurbernur DKI Jakarta seperti yang dibahas berikut ini.

TEMPO.CO, Jakarta – Meski letaknya sudah diketahui, hingga kini belum jelas sejak kapan alat penyadap di rumah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu dipasang. “Bisa jadi peninggalan gubernur sebelumnya (Fauzi Bowo),” ujar mantan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang ikut mengawasi jalannya sterilisasi, Jumat, 21 Februari 2014.

Joko Widodo kemarin mengakui bahwa rumahnya telah disadap. Total ada tiga ruangan yang dipasangi alat mata-mata itu, yakni ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur. Alat sadap ditemukan pada Desember 2013 lalu, tapi kapan alat itu dipasang tak diketahui.

Jokowi mengakui tak melaporkan temuan ini ke polisi, hanya ke PDIP. Ia juga tak terlalu pusing memikirkannya. “Apa sih yang mau disadap dari saya,” ujarnya.

Heru melanjutkan, jumlah alat sadap pun bisa saja berbeda dari jumlah awal. Menurut dia, tak tertutup kemungkinan jumlah alat sadap di rumah dinas Jokowi sudah dikurangi atau justru ditambah. “Mungkin pas zaman gubernur sebelumnya dipasang satu, pas zaman Pak Jokowi ditambah. Itu bisa saja,” ujarnya sambil tertawa. Meski begitu, Heru mengaku optimistis rumah dinas yang sekarang sudah steril.

“Rumah sudah disterilkan oleh instansi keamanan terkait. Saya tak bisa sebut siapa, ya. Pengamanan juga sudah ditingkatkan. Insya Allah sekarang benar-benar steril,” ujarnya.

Hasil sterilisasi, kata Heru, menunjukkan bahwa alat penyadap yang dikabarkan berbentuk microphone receiver dengan penguat sinyal itu dipasang diam-diam. Namun pemasangannya tidak dilakukan oleh orang dalam, melainkan orang luar. “Pengamanan di rumah beliau memang tak mudah. Pertama dekat taman, orang lari pagi tiap hari di sana, parkir mobil juga di mana-mana,” ujarnya.

3. Kasus Hacking Situs Presiden SBY

Web Presiden SBY http://www.presidensby.info, telah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kelompok ini menamai diri mereka jemberhacker team. Web Presiden ini merupakan salah satu sarana informasi bagi masyarakat untuk mengetahui seputar informasi terkait Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat dibuka ANTARA pada Rabu pukul 11.30 WIB, laman presidensby.info menampilkan latar belakang hitam dengan tulisan warna hijau di bagian atas ‘Hacked by MJL007″, sementara di bawahnya sebuah logo dan tulisan ‘jemberhacker team’ berwarna putih.

“This is a payback from member hacker team,” demikian tulisan yang tertera di bawah layar berlatar belakang hitam tersebut. Saat membuka laman tersebut, juga terdengar latar belakang suara musik.
Namun saat pukul 14.30 WIB, laman tersebut kembali dapat berfungsi dengan baik.

Juru Bicara Presiden Julian Aladrin Pasha melalui pesan singkat mengakui, pada pagi sempat terjadi gangguan pada laman presidensby.info, namun hal itu kini telah diatasi dan berjalan dengan normal.

“Namun hal itu bukan terjadi pada webmaster kami, melainkan di beberapa provider,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta kepolisian terkait hal ini.

Sepertinya serangan terhadap domain pribadi Presiden SBY oleh seorang hacker muda yang ditangkap dengan tuduhan melakukan defacing (penggantian halaman muka situs) terhadap domain http://www.presidensby.info sejatinya bisa dibilang cuma sebuah aksi tanpa perencanaan yang hanya bertujuan ‘mencari eksistensi jati diri’ di dunia cyber.

Hal ini terlihat dari pengakuan pelaku yang diberitakan oleh berbagai media. Akan tetapi di sisi lain, kasus ini membuka mata banyak pihak untuk melihat lebih lanjut tentang keberadaan situs yang diduga dengan mudah di-deface oleh sang pelaku.

Sisi pandang yang perlu dicermati dari kasus ini adalah, apakah situs http://www.presidensby.info tersebut adalah situs resmi dan bisa dikategorikan sebagai situs pemerintah yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

Kasus aksi deface yang dilakukan oleh pemuda berinisial ‘W’ asal jember ini yang dalam dugaan saya memanfaatkan celah pada pengelolaan domain yang dimiliki oleh http://www.presidensby.info, yang informasinya bisa diambil dari berbagai situs whois domain di internet dan didapati bahwa domain tersebut dikelola oleh pihak ketiga di luar dari pengelola situs tersebut.

Sumber :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s